pta-plg-logo.png

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Unit Pelaksana Teknis Kesekretariatan PTA Palembang

 

NO

FOTO

NAMA

JABATAN

PANGKAT / GOL.RUANG

 1

IMRON RUSADI, S.H.

NIP. 196802051989021001

 Plt. Sekretaris Kabag Umum dan Keuangan Pembina / IV/a 
2

 

SAHLANUDIN, S.Ag, S.H., M.H.

NIP. 197205041998031003

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

Pembina Tk. I / IV/b

3

MUHAMMAD DAUD, S.H.

NIP. 19661209199103100

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Penata Tk. I / III/d

4 MARDIAN HARYADI, S.Kom., S.H.

NIP. 198003212006041001

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Penata Tk. I / III/d
5

 

 

HENDRI ARPIANDA, S.E.

NIP. 198110232009121004

Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI

Penata / III/c

6  

miftah.jpg

MIFTAH NURUL ANWAR, S.H., M.H.

NIP. 198701052006041001

Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran Penata Muda / III/b

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

 

01 BANNER UTAMA.jpg

Untuk mengakses PTSP Online klik banner di atas

 

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau lembaga Pemerintah di Indonesia terus ditingkatkan dan di permudah. Saat ini, Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya disebut “PTSP”). Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat sebagai wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai salah satu direktorat yang ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan surat Keputusan dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di lingkungan Peradilan Agama.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP   ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap seluruh masyarakat yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,

2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,

3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan.

Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaanya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1) Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Merauke,

2) Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,

3) Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,

4) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

IMG_1134.JPG

 

Petugas Informasi/Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pengaduan

No

Nama

Ditunjuk Sebagai

1.

NIKEN MARTIKA SARI, S.Kom., M.H.

NIP. 198703032009122003

 

 

Petugas PTSP Umum

2.

diar-kuning.jpg

DIAR ESTIWINENGKU, S.Kom.

NIP. 199006062020122007

 

 

 

Petugas PTSP Informasi

3.

WAHYU TRI SETIAWAN, S.Sos.

NIP. 199309082020121004

 

 

Petugas PTSP Pengaduan

 4.

 

PUTRI DIAN AMBARSARI, A.Md

NIP. 199010222020122005

 

 

 

 

Petugas PTSP Perkara

 

--Lihat SK Petugas dan Jam Kerja PTSP--

Tata Tertib Persidangan

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang Prov Sumsel.

bta.png

Tata Tertib Persidangan

 

1.

Pada saat Majelis Hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk memberi hormat.

2.

Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.

3.

Pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan.

4.

Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Pengadilan.

5.

Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan.

6.

Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Hakim Ketua sidang untuk memelihara tata-tertib di persidangan, wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat.

7.

Tanpa surat perintah, petugas keamanan Pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang.

8.

Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada Hakim Ketua sidang.

9.

Siapapun di sidang Pengadilan, bersikap tidak sesuai dengan martabat Pengadilan dan tidak mentaati tata-tertib persidangan dan setelah Hakim Ketua sidang memberi peringatan, masih tetap melanggar tata-tertib tersebut, maka atas perintah Hakim Ketua sidang, yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang dan apabila pelanggaran tata-tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Jadwal Sidang Januari 2021

Written by Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

JADWAL SIDANG PERKARA TINGKAT BANDING

BULAN JANUARI TAHUN 2021

NO
TANGGAL
NOMOR PERKARA
RUANG SIDANG
KETERANGAN
 1. 15/01/2021  2/Pdt.G/2021/PTA.Plg  1 Sidang Pertama
 2. 21/01/2021  4/Pdt.G/2021/PTA.Plg  1 Sidang Pertama
 3. 22/01/2021  2/Pdt.G/2021/PTA.Plg  1 Sidang Kedua Putus
 4. 25/01/2021  1/Pdt.G/2021/PTA.Plg  1 Sidang Pertama
 5. 25/01/2021  5/Pdt.G/2021/PTA.Plg 1 Sidang Pertama Putus
6.  27/01/2021  6/Pdt.G/2021/PTA.Plg  1 Sidang Pertama
7.  28/01/2021  3/Pdt.G/2021/PTA.Plg Sidang Pertama
8.  28/01/2021  1/Pdt.G/2021/PTA.Plg Sidang Kedua Putus

Palembang, 01  Februari 2021

Panitera Muda Banding,

ttd

Maskur Kaswi, S.H.