JQuery

Judul

Ini

Statistik Perkara

Keadaan Perkara Tingkat Banding 2 Tahun Terakhir (Tahun 2019 dan Tahun 2020)

Keadaan Perkara Tingkat Pertama se Wilayah Hukum PTA Palembang Tahun 2020

Keadaan Perkara Per Jenis Perkara Tahun 2020

Video

Kegiatan ini diikuti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. R. M. Zaini, S.H., M.H.I, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Drs. H. Makmun, S.H., M.H serta para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang. Tak hanya itu, kuliah umum ini pula disaksikan oleh Forkopimda, salah satunya dari Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Palembang serta seluruh Pengadilan Agama di wilayah Sumatera Selatan berikut pula seluruh Civitas Akademika baik pada tingkat Strata-1 maupun Strata-2.

Diawali dengan ungkapan terima kasih dan harapan agar kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang jernih tentang hukum Islam dalam hubungan dengan praktik hukum di Indonesia oleh Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang, Dr. Marsa’id, M.A, kemudian kegiatan dibuka oleh Rektor UIN Raden Fatah, Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si. Dalam sambutannya, Beliau menyebutkan bahwa hukum Islam mendapatkan tempat yang proporsional dalam berkehidupan bernegara sebagai bentuk implementasi Pancasila dan amanah konstitusi. Kuliah umum ini akan menjadi sebuah pengetahuan bersama dalam memahami hukum Islam dalam kehidupan bernegara dari seorang Narasumber yang professional dan merupakan pakar dibidang tersebut.

Gubernur Sumatera Selatan, H. Herman Deru mengatakan bahwa dengan kehadiran YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H sebagai Ketua MA RI yang merupakan putra asli Sumatera Selatan, dapat memberikan motivasi dan contoh kepada seluruh mahasiswa serta civitas akademika untuk meraih prestasi yang sukses hingga ke level nasional bahkan internasional. 

Dalam pembahasannya Ketua MA RI, YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan bahwa konsensus dari pendiri bangsa telah menggariskan paradigma bernegara yang berakar pada tradisi original bangsa Indonesia.

“Ajaran-ajaran agama adalah nilai dasar yang turut berperan dalam membangun tata nilai hukum dalam bingkai Negara Kesatuan  Republik Indonesia (NKRI),” Ungkap Beliau.

Lebih lanjut, YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H mengatakan, kendati secara konstistusional Indonesia bukan sebagai negara agama atau teokrasi, namun ajaran-ajaran luhur dan nilai agama turut menjadi spririt dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ajaran dalam agama Islam. Sebagai agama yang dianut oleh mayoritas rakyat Indonesia, ajaran-ajarannya yang luhur dalam hukum Islam telah turut andil memberikan kontribusi positif dalam konstruksi hukum nasional Indonesia.

“Hukum Islam yang berkarakter dinamis, responsif sebagaimana kaidah fiqh yang popular yaitu perubahan hukum Islam sebab perubahan tempat dan waktu sehingga hukum Islam selalu dapat memenuhi baik dari sisi agama maupun sosiologis”. ujar YM. Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (wy)