pta-plg-logo.png

Validitas Yuridis Perkara Itsbat Nikah

.

VALIDITAS YURIDIS

PERKARA ITSBAT NIKAH[1]

artikelicon.png

  1. Hakim Bastary[2]

 

Fakta Sosial

Suatu fenomena yang terjadi di lingkungan peradilan agama pada sembilan tahun terakhir ini adalah semakin banyaknya perkara itsbat nikah yang diterima pengadilan agama. Keadaan tersebut terjadi merata di seluruh Indonesia, terutama di provinsi yang padat penduduk, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada saat penulis mulai bertugas di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2016, perkara itsbat nikah yang diterima pengadilan agama se-Jawa Timur sebanyak 6216 perkara. Ketiga provinsi tersebut untuk perkara itsbat nikah menempati posisi tiga besar, selain dari perkara cerai gugat dan perkara cerai talak.

Dengan tidak bermaksud untuk mengevaluasi atau mengkritisi tingkat keberhasilan kesadaran hukum masyarakat khususnya di bidang perkawinan, tetapi setidak-tidaknya telah menjadi catatan tersendiri bahwa perkara itsbat nikah yang diterima pengadilan agama tidaklah kecil jumlahnya dibandingkan dengan kurun waktu diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara efektif berlaku sejak 01 Oktober 1975.

Masyarakat yang memerlukan penetapan (beschikking / al-itsbat) pengesahan nikah dapat mengajukan secara sendiri (in person) atau dengan melalui kuasa dan dengan biaya sendiri, atau diajukan secara pro deo / kosteloos (tanpa biaya) yang dapat juga dengan biaya dari Negara yang masuk dalam DIPA pengadilan agama atau dari pemerintah setempat.

Anomali Perkara Itsbat Nikah

Dari sejumlah perkara itsbat nikah yang diajukan ke muka pengadilan agama, apalagi jika diajukan dengan kolektif, secara substantif tidak akan terlepas dari 4 (empat) kemungkinan, yaitu:

  1. Nikah yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (01 Oktober 1975), karena kutipan akta nikah (surat nikah) sudah tidak ditemukan lagi (musnah / hilang).
  2. Nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (01 Oktober 1975) dan telah tercatat, akan tetapi kutipan akta nikah sudah tidak ditemukan lagi (musnah / hilang).
  3. Nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (01 Oktober 1975), namun pernikahannya tidak tercatat (nikah sirri / nikah di bawah tangan), sehingga tidak memiliki kutipan akta nikah.
  4. Nikah yang tidak pernah terjadi, tetapi karena telah lama hidup bersama dan telah memperoleh anak, sehingga diperlukan bukti nikah.

Untuk kemungkinan pertama, adalah perkara yang patut untuk diajukan / diterima pengadilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (2) berikut memori penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Adapun produk pengadilan agama adalah penetapan (beschikking / al-itsbat), walaupun prosesnya dilakukan secara kontensius (yurisdictio contentiosa), yang isinya menetapkan sahnya pernikahan yang telah terjadi dengan menyebutkan tanggal, tempat dan saksi-saksi dari pernikahan. Sedangkan berita acara sidangnya sebagai akta otentik pada dasarnya juga berfungsi sebagai daftar pemeriksaan nikah sebagaimana pada kantor urusan agama kecamatan.

Untuk kemungkinan kedua, tidak perlu dimintakan pengesahannya ke pengadilan agama karena tidak ada yang perlu disahkan, melainkan cukup dimintakan duplikat kutipan akta nikah ke kantor urusan agama kecamatan yang dahulu mewilayahi pencatatan nikah, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990. Apabila dimintakan pengesahannya, maka telah berbuat berlebihan (al-ifraath / ekstreme), bahkan tidak mustahil dapat merubah data-data pernikahan yang sebenarnya karena tidak dapat mengingat secara pasti. Namun secara kasuistis dalam hal tidak ada lagi data-datanya pada kantor urusan agama kecataman setempat, maka pengajuannya kemuka pengadilan agama masih dimungkinkan untuk diterima (pengadilan agama sebagai solusinya).

Untuk bentuk ketiga, adalah yang banyak diajukan ke muka pengadilan agama karena telah melakukan pernikahan yang tidak tercatat (nikah sirri / nikah di bawah tangan), bahkan tidak mustahil adanya pernikahan secara poligami, tetapi memerlukan bukti nikah.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa bagi orang Islam, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat nikah. Dengan tidak menafikan ketentuan di atas, pernikahan yang dilakukan di Indonesia haruslah dicatatkan. Jika tidak dicatatkan, maka pernikahan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum [Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam].

Pernikahan yang tidak dicatatkan, tetapi telah memenuhi rukun dan syarat nikah, sesungguhnya bukanlah merupakan pernikahan yang diinginkan oleh hukum positif kita karena dalam perjalanannya dapat saja terjadi permasalahan keluarga (tidak terjamin). Di sinilah keberadaan bukti nikah menjadi sangat urgent, padahal adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam].

Apabila hanya berdasar pada ketentuan agama an sich, maka yang timbul adalah tidak berfungsinya (disfunction) hukum perkawinan atau dapat menimbulkan kekacauan hukum (legal disorder), yang dapat berakibat pada masalah keluarga, seperti penelantaran anak dan/atau istri, kesulitan dalam menuntut hak anak dan/atau istri.

Untuk bentuk keempat, karena tidak terjadi pernikahan sama sekali, maka tidak sepatutnya diajukan ke muka pengadilan agama, bukankah tidak ada yang akan disahkan?. Namun ini dapat saja terjadi karena bagi pasangan yang tidak mampu membendung gairah seksualnya (libido) sebagai energi psikis, berkumpul sebagai suami istri tanpa nikah (kumpul kebo / kohabitasi), dianggap hal yang biasa, sehingga dengan berbagai cara akan mereka lakukan demi mendapatkan pengesahan nikah.

Sikap Pengadilan Agama

Secara ontologi, hukum berfungsi juga untuk mengatur ketertiban keluarga. Hal ini menjadi penting karena masalah keluarga akan dapat berdampak pada banyak hal, termasuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam lingkup lebih luas akan berdampak pula pada pergaulan sebagai anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang bukan tidak mungkin akan menggaggu stabilitas nasional yang justru masuk ke ranah hukum publik.

Menyikapi hal tersebut, maka dalam hal menerima dan mengadili perkara itsbat nikah, diperlukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Tidak menerima perkara permohonan itsbat nikah yang pemohonnya berdomisili dan pernikahannya dilakukan di luar wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
  2. Setiap pemohon perkara istbat nikah perlu melampirkan bukti permulaan tentang adanya nikah.
  3. Ikhtiati dari petugas meja satu pengadilan agama yang menerima permohonan, untuk itu perlu dibekali pengetahuan tentang seluk beluk pernikahan guna mengatisipasi adanya sesuatu yang mungkin terjadi atau peristiwa yang dapat terjadi (eventualiteit).
  4. Kecermatan hakim dalam memeriksa pembuktian, terutama terhadap kesaksian yang tidak memenuhi syarat materiil dari kesaksian, tetapi hanya mengetahui dengan cara mendengar dari orang lain (syahadah al-istifadhah / testimonium de auditu / hearsay / mu’an’an). Disini hakim harus aktif mencari / menilai akan kebenaran fakta yang diajukan pemohon dengan tidak ragu-ragu menolak saksi yang mengandung kebohongan / kepalsuan, atau menolak fakta abstrak sebagai dasar hakim dalam memutuskan perkara. Hal ini di karenakan tidak selamanya dalam sengketa perdata hanya dapat dibuktikan dengan bukti surat, apalagi dalam perkata itsbat nikah yang justru karena ketiadaan bukti suratlah. Dengan demikian penyelundupan hukum / kebohongan fakta tidak terjadi karena dengan adanya tindakan tersebut dapat mengakibatkan perbuatan hukum itu (dalam keseluruhannya) menjadi batal demi hukum (fraus omnia corrumpit).

Sebagai solusi progresif dari maraknya pernikahan sirri (di bawah tangan), perlu kiranya dilakukan kriminalisasi dengan disertai sanksi pidana yang tidak ringan agar menjadi efek jera yang tentunya tidak memberlakukan asas retro-aktif demi kemaslahatan kehidupan berkeluarga, karena hukum itu dapat berubah, mengikuti perkembangan zaman.

Wallahu A’lam Bi Ash-shawab.

 

Palembang, 29 Maret 2019 M

22 Rajab 1440 H

 

 

  1. Hakim Bastary

 

 

[1] Artikel ini didedikasikan dalam rangka penandatanganan kerjasama (MoU) Pelayanan Itsbat Nikah Terpadu Antara Gubernur Sumatera Selatan – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, tanggal 27 Maret 2019 M/20 Rajab 1440 H di Palembang. Di samping itu juga  untuk kembali mengingatkan kepada aparat yang terkait dalam pelaksanaan kerjasama tersebut, khususnya aparat pengadilan agama agar profesional dalam menangani perkara tersebut. Dan dalam penyanjian artikel ini tidak membahas hal-hal yang berhubungan dengan domainnya hakim (teknis yuridis) seperti antara lain, bentuk amar penetapan itsbat nikah serta yang berhubungan dengan Hukum Administrasi Negara, seperti pengeluaran kutipan akta nikah dan akta kelahiran.

[2] Hakim Utama Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.