logo-pta.png

Onsplitsbaar aveu : siapakah yang harus membuktikan ?

.

ONSPLITSBAAR AVEU :

SIAPAKAH YANG HARUS MEMBUKTIKAN ?

Oleh ML. Hakim Bastary
Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

 

Fakta dan Masalah

Salah satu tahap dalam menyidangkan perkara yang memerlukan kepiawaian, kecerdasan dan menuntut sikap impartial (tidak memihak) adalah saat hakim membebankan dan menilai alat bukti, dan dari tahap inilah akan menentukan arah putusan yang dijatuhkan.

Membuktikan dalam perkara tidak lain adalah sebagai upaya untuk memberi fakta sebanyak-banyaknya kepada hakim guna menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil bantahan tergugat.

Dalam masalah pembebanan pembuktian, terdapat ketentuan yang harus dipahami hakim, yaitu:

-   Pasal 283 R.Bg:

 

“Barang siapa menyatakan bahwa ia memiliki sesuatu hak atau mempunyai cukup  alasan  untuk  meneguhkan haknya itu  atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau alasan itu benar ada padanya” (HIR 163 : BW 1865).

Ketentuan di atas dalam prakteknya sulit dilakukan, sehingga masih ditemui adanya putusan hakim pertama yang diperbaiki atau dibatalkan, apalagi jika menyangkut penilaian pembuktian yang berhubungan untuk suatu penghargaan, karena hakim dituntut untuk membebankan pembuktian yang berdasarkan pada keadaan secara konkrit atau yang paling sedikit memikul risiko.

 

 

Pengakuan Tidak Murni

 

Dalam tulisan ini hanya akan membahas tentang salah satu dari alat bukti, yaitu pengakuan yang merupakan pernyataan kehendak (wisverlaring), itupun untuk pengakuan yang bersifat tidak murni (tidak bulat).

Sebagai patokannya adalah ketentuan Pasal 311 R.Bg yang menyatakan:  “Pengakuan  yang  diucapkan  dihadapan  hakim  adalah suatu bukti yang cukup terhadap pihak yang telah mengucapkannya baik hal  itu  diucapkannya  secara  pribadi  maupun  dengan  perantaraan seorang kuasa yang khusus dikuasakan untuk itu” (HIR 174 : BW 1925). Kemudian   ketentuan   Pasal   313   R.Bg,   yang   menyatakan:   “Tiap pengakuan harus diterima secara bulat dan hakim tidak berkuasa untuk atas  kerugian  pihak  yang  mengucapkannya, memecah  pengakuan  itu dengan hanya menerima sebahagian saja dan menolak bahagian yang lain,  kecuali  apabila  dan  sepanjang  pihak  yang  berhutang  dengan maksud untuk melepaskan dirinya, dalam pengakuannya itu telah menunjukkan fakta-fakta yang terbukti palsu“ (HIR 176 : BW 1924).

Kedua ketentuan di atas adalah mengatur tentang pengakuan yang tidak murni (tidak bulat) =  onsplitsbaar aveu/onsplitsbaar bekentenis, yang berupa pengakuan dengan kualifikasi (gequalificeerde bekentenis, avue qualifie) dan pengakuan dengan klausula (geclausuleerde bekentenis, avue  complexe).  Atau  ini  merupakan  ajaran  dari  adanya pengakuan yang tidak murni.

Pengakuan kualifikasi adalah pengakuan yang disertai dengan penyangkalan untuk sebagian. Misalnya: “Tergugat mengakui tidak memberi nafkah kepada penggugat, akan tetapi hanya 8 bulan, bukan 16 bulan”. Sedangkan untuk pengakuan klausula adalah pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang sifatnya membebaskan. Misalnya: “Tergugat mengakui tanah tersebut diperoleh selama dalam

 

masa perkawinan dengan penggugat, akan tetapi dibeli dengan uang dari orang tua tergugat sebagai hibah untuk tergugat”. Padahal kedua pengakuan tersebut telah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg.

 

 

Analisis

 

Terhadap pengakuan-pengakuan tersebut, penerapan beban pembuktiannya tidak diatur baik dalam R.Bg dan HIR maupun dalam BW,  akan  tetapi  dapat  dijumpai dalam  beberapa Putusan  Mahkamah Agung RI, yaitu terdapat dua cara:

Pertama:

 

Dibebankan kepada penggugat an sich karena pengakuan-pengakuan tersebut  belumlah  merupakan pengakuan yang  memenuhi syarat  atau tidak murni (tidak bulat) atau masih dianggap bantahan, sehingga penggugatlah yang harus membuktikan dalilnya. Hal ini dapat dipahami dari Putusan MA-RI Nomor 8 K/SIP/1957 Tanggal  28 Mei 1958, yang menyatakan: “Penggugat asli menuntut kepada tergugat asli penyerahan sawah sengketa terhadap penggugat asli bersama kedua anaknya atas alasan, bahwa sawah tersebut adalah budel warisan dari Marhum suaminya yang kini dipegang oleh tergugat asli tanpa hak; yang atas gugatan tersebut tergugat asli menjawab, bahwa sawah itu kira-kira 15 tahun yang lalu sudah dibeli plas (lepas) dari penggugat asli oleh Marhum suami tergugat asli;

Jawaban  tergugat  asli  tersebut  merupakan  suatu  jawaban  yang tidak dapat dipisah-pisahkan (onsplitsbaar aveu), maka sebenarnya penggugat aslilah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya, i.c. bahwa sawah sengketa adalah milik Marhum suaminya” (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi - R.Soeparmono, SH, Mandar Maju, Bandung, 2005, hal.134-135).

Kedua:

 Dibebankan kepada penggugat atau tergugat karena dalil bantahan tergugat tersebut akan menguntungkan tergugat serta klausula yang diajukan tergugat justru akan menghilangkan hak penggugat, sehingga tidak sepatutnya pembuktian dibebankan kepada penggugat, dan penggugat tetaplah pada pembuktian akan dalilnya. Hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI Nomor 272 K/SIP/1973 Tanggal 27 November 1973, yang menyatakan: “Perkembangan yurisprudensi mengenai Pasal 176

HIR (=  pengakuan yang terpisah-pisah ialah, bahwa dalam hal  ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas menentukan untuk siapa dibebankan kewajiban pembuktian”,  dan  Putusan  MA-RI  Nomor  22

K/SIP/1973 Tanggal 25 November 1976, yang menyatakan: “Dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian” (Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi - R.Soeparmono, SH, Mandar Maju,  Bandung,  2005,  hal.135-136).  Kedua  Putusan  MA-RI  tersebut telah memberi keleluasaan kepada hakim untuk menentukan kepada siapa beban pembuktian itu diberikan. Atau merupakan bukti bebas (vrijbewijs) di mana masih diperlukan bukti tambahan.

 

 Kesimpulan

Pembebanan pembuktian kepada penggugat dan/atau tergugat adalah lebih objektif dengan alasan:

  • Kepada penggugat karena dari semula ia harus mempertahankan dalilnya  (recht schapande feiten), karena  jawaban  yang  tidak murni dari tergugat yang justru akan menguntungkannya adalah tidak mungkin dapat dibuktikan pengugat di karenakan sesuatu hal yang negatif (negativa non sunt probanda).
  • Kepada tergugat perlu membuktikan dalil yang diajukannya yang akan melenyapkan hak dari penggugat (rechtsevernietigende feiten), karena dalil tergugat tersebut pasti dibantah penggugat (dalam reflik-nya).

Adapun nilai kekuatan pembuktian dari pengakuan yang tidak murni (tidak bulat) tergantung kepada penilaian hakim, atau mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bebas (vrijbewijskracht).