pta-plg-logo.png

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN oleh ML Bastary Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palemban

.

EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

oleh
ML Bastary Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Palembang

artikelicon.png

 

Pengertian Hak Tanggungan

 Sebagaimana dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah; “Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan  dengan tanah, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain”. Di samping sebagai jaminan yang dibebankan pada hak-hak atas tanah, Hak Tanggungan juga dapat dibebankan pada benda-benda lain baik berupa bangunan maupun tanam tumbuh di atasnya dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut, dan yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang pembebanannya dengan tegas dinyatakan di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan [Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996].

Ciri-ciri Khusus Hak Tanggungan

 

Sebagai jaminan pemenuhan kewajiban membayar hutang dari debitor (nasabah) kepada kreditor (bank), maka Hak Tanggungan mempunyai ciri-ciri khusus, antara lain:

  1. Hak Tanggungan melekat padanya hak preference (kedudukan yang diutamakan) kepada kreditor tertentu (pertama) untuk memperoleh hak didahulukan dari kreditor lain dalam hal memperoleh pelunasan piutang dari hasil penjualan obyek
  2. Hak Tanggungan menyertai keberadaan tempat di mana benda itu berada, sehingga meskipun tanah yang telah dibebani dengan Hak Tanggungan dialihkan kepada pihak lain atau orang lain (peralihan hak: jual beli, hibah). Namun Hak Tanggungan tetap melekat pada tanah tersebut selama belum dihapuskan (dilakukan Roya) oleh pemegang Hak
  3. Hak Tanggungan melekat padanya kekuatan eksekutorial karena sertifikat Hak Tanggungan ber irah-irah: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagaimana halnya dengan putusan pengadilan, sehingga dapat dilakukan eksekusi (melalui penjualan di muka umum).
  4. Hak Tanggungan dapat digunakan untuk menjamin utang yang sudah ada atau yang akan ada, utang yang pada saat pemberian Hak Tanggungan ditanda tangani jumlah / bentuknya belum ditetapkan (utang yang akan ada).
  5. Hak Tanggungan bersifat accecoir (tambahan) dari perjanjian pokok atau mengikuti perjanjian pokok. Maksudnya perjanjian Hak Tanggungan tidaklah berdiri sendiri, melainkan karena adanya perjanjian pokok sebelumnya, yaitu perjanjian utang- piutang, sehingga jika perjanjian pokok berakhir, maka dengan sendirinya perjanjian Hak Tanggungan berakhir
  6. Hak Tanggungan juga bersifat publisitas sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat mengetahui tentang kedudukan atas obyek jaminan serta dapat diketahui terjadinya perpindahan hak dari debitur kepada

Jenis Eksekusi Hak Tanggungan

 

Apabila debitor cidera janji (wanprestasi), maka eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan cara-cara, yaitu:

  1. Parate Eksekusi (Pelaksanaan Langsung), yaitu pelaksanaan suatu prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditor (yang berpiutang) tanpa melalui pengadilan.2 Jadi pelaksanaan langsung tersebut terjadi apabila kreditor menjual barang tertentu milik debitor tanpa mempunyai titel eksekutorial, yaitu sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996:

Baca Selengkapnya