pta-plg-logo.png

Mediasi dan Tertib Administrasinya : Sudahkah Kita Melakukannya ?

.

MEDIASI DAN TERTIB ADMINISTRASINYA : SUDAHKAH KITA MELAKUKANNYA ?

Oleh : Drs. H. M. Lukmanul Hakim Bastary, S.H., M.H.(Hakim /Tinggi Utama Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Selaku Pendamping Tim Monev Pokja Alternatif Penyelesaian Sengketa / Mediasi MA-RI dan SUSTAIN EU-UNDP)

 

artikelicon.png

 

Pendahuluan

Pada tahun 2016, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni sebagai upaya untuk lebih meningkatkan keberhasilan  penyelesaian sengketa secara damai di pengadilan dan meningkatkan akses masyarakat  terhadap keadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah bukanlah yang pertama diterbitkan Mahkamah Agung, melainkan telah ada Peraturan-peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan penamaan yang sama, yaitu Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Setiap penerbitan Peraturan Mahkamah Agung selalu disertai dengan perubahan yang mengarah kepada perbaikan sebagai komitmen Mahkamah  Agung guna mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya  ringan.

 

Monitoring dan Evaluasi

Karena mediasi adalah penting dalam upaya menyelesaikan sengketa dengan damai dan tidak meninggalkan sisa sengketa, maka bukan hanya secara teknis yang diharapkan kepiawaian, tetapi juga perlu disertai dengan pengelolaan administrasi yang baik.

Pengelolaan administrasi yang baik tersebut memerlukan beberapa kelengkapan yang sudah menjadi standar Mahkamah Agung, yang meliputi:

1 Hakim Utama Pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Selaku Pendamping Tim

Monev Pokja Alternatif Penyelesaian Sengketa / Mediasi MA-RI dan SUSTAIN EU-UNDP.

  1. Tertib Administrasi dan Ketersediaan

Segala dokumen untuk area tertib administrasi dan ketersediaan dokumen adalah berupa formulir sebagai instrumen yang jumlahnya puluhan dan juga sebagai berkas penunjang pelaksanaan dan tertib pencatatan mediasi, apakah telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI / 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, juga apakah telah dilakukan sosialisasi, diskusi dan DDTK tentang masalah yang berkaitan dengan mediasi.

 

  1. Sarana dan Prasarana

Untuk sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan mediasi adalah sepenuhnya harus sesuai dengan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI / 2016 yang jumlahnya belasan,  antara lain jumlah perkara dimediasi untuk perbulan, jumlah perkara dimediasi yang berhasil (seluruhnya/sebagian) dll., walaupun disadari penyediaan sarana dan prasarana tersebut, sangat terkait dengan ketersediaan anggaran. Karena itu diperlukan perencanaan anggaran untuk memperoleh sarana dan prasarana yang diperlukan mediasi dengan cara mengajukannya dalam DIPA oleh Satuan Kerja yang bersangkutan. Namun untuk area sarana dan prasarana yang tidak memerlukan anggaran besar, mungkin dapat disediakan asalkan adanya komitmen dari Pimpinan.

 

  1. Kebijakan

Kebijakan yang terkait dengan mediasi yang dikeluarkan oleh Pimpinan dari setiap Satuan Kerja, apakah telah sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / UI / 2016 yang berjumlah 8 (delapan) instrumen, yaitu antara lain SK Ketua PA tentang Penempatan Mediator, Program Kerja Mediator selama 1 tahun berjalan dan Hasil pemantauan    /    evaluasi    pelaksanaan    mediasi    secara     berkala.atas

 

 

 

pelaksanaan mediasi serta SK. Penempatan Mediator Nonhakim bersertifikat ke dalam daftar Mediator. Termasuk perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala atas pelaksanaan mediasi dari pimpinan agar kebijakan yang dikeluarkan dapat terlaksana secara optimal, sehingga pelaksanaan mediasi akan lebih baik.

  1. Administrasi Mediasi dan SIPP

Apakah sistem dan aplikasi SIPP telah berjalan dengan baik, juga dengan input data mediasi di SIPP perlu dipastikan akan validitasnya karena jangan sampai terjadi adanya perkara yang berbeda data mediasinya, yaitu antara fisik dengan data di menu mediasi SIPP. Untuk  itu diperlukan antara lain instrumen, berupa SK Penunjukan Admin Pencatat Mediasi di SIPP dan Jadwal Sinkronisasi Secara Berkala SIPP Lokal dengan SIPP Web.

Dalam hal ini Pimpinan hakim dan mediator hakim beserta petugas untuk itu harus dapat memastikan bahwa input data mediasi telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu. Di samping itu harus pula dipastikan bahwa data yang diinput ke SIPP itu, sudah tepat dan benar, yang meliputi Nomor Perkara, Terimput Tanggal Penetapan Mediator Terimput Nama Mediator, Terimput Tanggal Mulai Mediasi, Terimput Jadwal Mediasi dan Terimput Hasil Mediasi.

 

Simpulan

Walaupun belum dilakukan pengamatan secara langsung, namun dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Palembang, telah berjalan dan tetap memerlukan perbaikan. Akan tetapi pada area tertib administrasi dan ketersediaan dokumen, area sarana dan prasarana serta area kebijakan Pimpinan, diperkirakan masih perlu peningkatan. Demikian juga dengan dokumen pelaksanaan mediasi harus tetap tersedia disertai pelaporan bulanan mediasi harus dilakukan sesuai dengan  format

sebagaimana ditentukan dalam SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI / 2016.

Ketidaktertiban dalam penanganan administrasi mediasi sebagaimana telah diatur Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI / 2016, dapat berdampak pada predikat sertifikasi SAPM.

Saran

  1. Agar tertib administrasi dan ketersediaan dokumen, sarana dan prasarana, pencatatan registrasi serta pelaporan mediasi, dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI /
  2. Agar tetap menjaga kepatuhan, ketepatan dan kebenaran data mediasi yang diimput ke
  3. Lakukan diskusi atau sharing pendapat antara Pimpinan, para hakim, mediator hakim dan pejabat kepaniteraan pengadilan agama dalam hal pelaksanaan mediasi, sehingga adanya kesamaan persepsi guna mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan SK. Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 / KMA / SK / VI /
  4. Penyediaan anggaran guna peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana mediasi, agar
  5. Berusaha untuk meningkatkan kualitas mediasi, agar lebih baik dan lebih sukses.
  6. Untuk pengadilan agama pemekaran, keterbatasan sarana dan prasarana bukanlah hambatan, tetapi yang penting adalah adanya komitmen untuk melaksanakannya, dan itu terlihat dari sikap